Untuk mewujudkan sebuah sistem transportasi laut yang tangguh dan terintegrasi tentu hal yang mendasar adalah memiliki tatanan yuridis yang kuat, dalam aspek hukum dan perundang-undangan pelayaran yang bermartabat dan berdaulat. Tentu hal ini dikarenakan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan seperti yang tertuang dalam amanat UU no. 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan pengelolaan ruang laut, perikanan dan kelautan yang terintegrasi.

Agar memahami permasalahan tersebut, buku ini menyajikan berbagai materi terkait dengan masalah hukum maritim yang meliputi: hukum laut, pendaftaran kapal, tentang perusahaan pelayaran, nakhoda, perjanjian kerja laut, dokumen kapal, keselamatan, mahkamah pelayaran, karantina, administrasi muatan, dokumen muatan, Solas, Marpol, SCTW, dan seterusnya.

Dengan menguasai materi Hukum Maritim ini, maka diharapkan para taruna dapat bekerja secara profesional.