Hukum maritim merupakan pengetahuan yang harus dikuasai oleh para pelaut yang bekerja di atas kapal. Banyak peraturan yang sering berubah karena menyesuaikan kondisi dan perkembangan zaman. pengetahuan tentang hukum sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas di atas kapal. Setiap personil di kapal dalam bertindak harus berpedoman pada peraturan dan kaidah yang ada.

Buku ajar Hukum Maritim untuk DP I ini didasarkan pada kompetensi yang wajib dikuasai oleh para perwira di atas kapal sesuai Standard Training Certification and Watchkeeping 1978 Amanademen 2010 dan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.07/BPSDM-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran. Penyusunan materi bahan ajar juga didasarkan pada sistem Standar Mutu Pendidikan Kepelautan Indonesia yang dibuat berdasarkan Keputusan Bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Materi yang dibahas dalam buku ini meliputi sumber hukum maritim, hukum maritim perdata, maritime lien dan sengketa pelayaran, sertifikat kapal, collision between vessel and bill of lading, towage, pilotage, and salvage, maritime claim, dan charter.